DENPASAR – Akibat dana bantuan hibah Pemerintah Provinsi (pemprov) ke KONI Bali tahun 2023 ini sangat terbatas, membuat cabang olahraga (cabor) yang melakoni Babak Kualifikasi (BK) PON 2023 harus pontang-panting untuk menutupi biaya kekurangan dari dana bantuan dari KONI Bali.
Banyak contoh yang menjadi kekurangan dan pontang-panting cabor dalam mencari dana. Misal cabor bulutangkis yang turun di BK PON 2023 di Yogyakarta lalu, harus tekor Rp 100 Juta di luar dana bantuan KONI Bali. Cabor muaythai kabarnya Pengprov MI Bali juga tidak memberikan uang saku kepada para atletnya dan uang saku tersebut diserahkan KONI kabupaten masing-masing atlet melalui pemberian dana motivasi.
Dua contoh tersebut setidaknya menjadi contoh atau wakil dari cabor lainnya yang turun di BK PON dalam kondisi pontang-panting dalam mencari dana tambahan atau menggali sendiri untuk menutup kekurangan dana tersebut.
KONI Bali sendiri tidak bisa disalahkan karena sebagai induk organisasi olahraga yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi Bali. Intinya KONI Bali hanya bisa membagi dana bantuan hibah berapapun nilainya yang diberikan.
“Kami merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Jadi berapapun dana yang kami terima dari pemerintah kami berikan kepada cabor anggota KONI Bali untuk ikut BK PON 2023. Dan itu kami berikan ke cabor sesuai grade yang telah dibuat atau sesuai prestasi dengan acuhan raihan medali di PON Papua silam,” urai Ketua Umum KONI Bali, IGN. Oka Darmawan baru-baru ini.
Sementara cabor sendiri tidak bisa mengutarakan pontang-pantingnya mencari dana bantuan karena sudah ada batasan dana bantuan yang diberikan KONI Bali. Jika sudah demikian apakah cabor atau KONI Bali harus “dipaksa” untuk sebuah prestasi atau ranking di PON XXI/2024 mendatang dengan target tinggi? Rasanya sangat mustahil kecuali jika ada keajaiban. (ari/jon)
