Yogyakarta, 1 April 2020 – Untuk menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat memicu perubahan mendasar dalam tata kelola sistem sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara bahkan di tingkat global akibat pandemi Covid-19, Fakultas Ilmu Sosial dan UGM. Ilmu Politik mengadakan rangkaian diskusi tentang “Mengelola Krisis COVID-19”. Rangkaian diskusi ini bertujuan untuk memahami dinamika respon dan tata kelola krisis Covid-19 serta memberikan masukan kepada berbagai pemangku kepentingan.
Diskusi dengan topik Penanganan Krisis COVID-19 ini dibagi menjadi enam seri dengan menggunakan platform aplikasi video conference sebagai media diskusi, yaitu Cisco WebEx. Diskusi seri #1 dengan judul “Dinamika Kebijakan Krisis COVID-19” dilaksanakan pada Rabu, 1 April 2020 pukul 13.00 WIB. Diskusi seri pertama ini mengundang Dekan Fisipol Prof Dr Erwan Agus Purwanto sebagai pembicara, serta Prof Dr Wahyudi Kumorotomo dan Dr Ambar Widaningrum selaku dosen FISIP UGM yang turut menyulut diskusi. . Moderator dalam diskusi ini adalah Ibu Azifah R. Astrina, SIP, MA dengan kurang lebih 211 anggota yang mengikuti diskusi.
Ternyata, Covid-19 yang bermula pada November 2019 di China, sepertinya tidak menggerakkan pemerintah Indonesia untuk menanganinya lebih awal hingga awal Maret 2020, ada kasus Covid-19 yang sudah merambah Indonesia. Kurangnya kecepatan Pak Erwan dalam melihat wabah dijelaskan oleh kronologi termasuk kegagalan memanfaatkan peluang kebijakan untuk merespon krisis dalam dua bulan pertama.
Pembelajaran kebijakan yang rendah, dan pemerintah yang tampaknya memiliki visi dan strategi yang lemah dalam menanggapi krisis; Ketidakefektifan pesan kebijakan juga menimbulkan ketidaksesuaian antara komunikator dengan pesan yang disampaikan. Sinergi lintas sektor dan level pemerintahan terkait rivalitas politik di Jakarta dan kabinet baru masing-masing menteri terkait target KPI; dan birokrasi dan regulasi yang menghambat kebutuhan untuk memperoleh barang dan jasa, serta keterbatasan kewenangan BNPB.
Menanggapi keterlambatan pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di berbagai negara dan global, Pak Wahyudi pun memaparkan beberapa hal yang mengkhawatirkan. Di antaranya adalah kurangnya kebijakan yang diharapkan dari pemerintah, tidak adanya pemantauan yang jelas, kurangnya koordinasi, munculnya masalah kepatuhan kebijakan dari warga, informasi yang membingungkan, masalah kesiapsiagaan bencana, dan kelemahan infrastruktur kesehatan masyarakat.
“Yang saya sesalkan Kemenkes, Pak Menkes minta kita berdoa, di luar kewenangannya sebagai Kemenkes dan tidak benar-benar siap jika nanti Covid masuk ke Indonesia. Baru kemudian muncul setelah itu Dirjen WHO juga menyurati presiden menyatakan sebagai pandemi dan menyebar ke seluruh dunia, meluas kita kecewa karena tidak melakukan persiapan terlebih dahulu,” kata Wahyudi menanggapi himbauan pemerintah. kurang dukungan. harapan dalam menentukan kebijakan.
Meski terbilang terlambat menangani penyebaran virus Covid-19, pemerintah tampaknya telah membuat kebijakan sebagai langkah korektif atas keterlambatan tersebut. Terkait hal itu, Puan Ambar mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan pembenahan. “Saya kira ini poin penting yang harus kita jalani dari awal, mulai sekitar tanggal 13 Maret lalu ada Keppres tentang Percepatan Penanganan Covid nomor 4, kalau tidak salah baru ditindak lanjuti oleh Presiden. SK 9 terkait Gugus Tugas, semacam diubah menjadi Keppres nomor 4., kemudian ada Refocusing Kegiatan Inpres, ada Redistribusi Anggaran, Petugas Kesehatan mulai dari perizinan dan sebagainya. Nah itu langkah awal kalau presiden sudah mengeluarkan beberapa peraturan di sana,” kata Puan Ambar.
Jika menengok ke belakang dalam sejarah, situasi saat ini merupakan siklus atau pengulangan masa lalu yang terjadi. Puan Ambar mengatakan, berdasarkan informasi pada tahun 1918 terjadi virus spanyol yang juga merenggut banyak nyawa di Jawa dan respon pemerintah kolonial hampir sama dengan saat ini mengenai penundaan, namun kemudian terus diperbaiki. waktu. Menurut Puan Ambar, dalam situasi seperti ini sudah seharusnya kita berani mengeluhkan kebijakan pemerintah yang terkesan meragukan pentingnya komitmen yang solid dari pemerintah seperti adanya koordinasi di semua tingkatan dan juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam menentukan kebijakan yang efektif. Selain itu, peran lembaga pendidikan juga penting dalam menyikapi dinamika kebijakan pemerintah terkait Covid-19. Terkait hal tersebut, Fisipol UGM telah menggarap hal tersebut dengan mengadakan rangkaian diskusi ini.
Setelah semua pembicara selesai berbicara, moderator membuat rangkuman dan membuka sesi tanya jawab di akhir presentasi. Meski ada beberapa kendala terkait audio yang sedikit terputus, diskusi tetap berjalan baik dengan partisipasi banyak peserta. Di akhir diskusi, streaming hasil diskusi diunggah di YouTube Fisipol, agar bisa ditonton kembali bagi yang kurang jelas atau tidak sempat mengikutinya. Diskusi rangkaian pertama berakhir sekitar pukul 15.00 WIB
