FORKI Bali Tegaskan Disiplin Organisasi dan Target PON 2024

FORKI Bali Tegaskan Disiplin Organisasi dan Target PON 2024

DENPASAR – Gelaran Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) III yang dihelat Pengprov FORKI Bali di ruang Rapat KONI Bali baru-baru ini, bertujuan untuk disiplin organisasi sekaligus menancapkan target meraih 3 medali emas pada PON XXI?2024 di Aceh dan Sumatera Utara (sumut) pada September 2024 mendatang.

Dalam Rakerprov yang dihadiri Pengurus FORKI Bali, dan Kabupaten/Kota itu membuat sejumlah keputusan yang muaranya untuk menegakkan disiplin organisasi dan pencapaian target prestasi tiga medali emas PON 2024.

Rakerprov itu sendiri dibuka Ketua Umum KONI Bali IGN Oka Darmawan. Mantan Wakil Ketua I dan Sekretaris Umum (Sekum) KONI Bali tersebut meminta FORKI Bali terus mengawal target 3 medali emas di ajang PON Aceh dan Sumatera Utara.

“Cabor ini berapa seharusnya dapat medali, hal itu sudah kita sampaikan, dan kita juga sedang analisa soal lawan-lawannya siapa saja, ini masih terus berproses,” tutur Oka Darmawan.

Sementara itu, Ketua Umum Pengprov FORKI Bali Armand Setiawan Wulianadi mengungkapkan sejak awal komitmen dimana Tim Karate PON Bali merealisasikan raihan 3 emas PON 2024 itu. Berdasarkan itulah dilakukan pelatihan jangka panjang pun terus bergulir dipusatkan di Dojo BKK Joger.

“Intinya kami siap bersinergi, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan, kita tidak akan lakukan. Tetapi untuk TC kita sudah siapkan dan atlet tinggal datang dan berlatih,” papar Armand.

Diakuinya, selain fokus prestasi, dirinya juga mengingatkan pentingnya disiplin organisasi. Saat ini FORKI Bali juga menjumpai kasus ada oknum yang pindah-pindah perguruan, dan memiliki rekam jejak kurang baik.

“Kalau orang yang bermasalah, dan sudah dipecat dari perguruan, ya kalau bisa tidak dilibatkan jadi pengurus. Intinya mengacu pada regulasi dan AD/ART kita saja,” tandas Armand.

Dirinya juga meminta ke depan tidak ada lagi oknum yang pindah-pindah perguruan. AD/ART organisasi wajib dijadikan acuan utama, dan pengurus kabupaten/kota harus selektif memilih kandidat untuk menjadi pengurus FORKI. (ari/jon)