Menpan RB Azwar Anas bersama Ketua PTTI Mochamad Ginanjar Riana dan rekan-rekan di Gedung DPR RI Usai RDU bersama Komisi II, dan sejumlah instansi. foto di PTTI Doc
Jakarta | Lintasgayo.com – Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PTTI) berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung setiap langkah yang akan diambil oleh Kementerian Kepegawaian Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI) terkait fenomena penurunan massa dalam pemilihan pejabat Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Teknologi (PPPK) Tahun 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala PTTI Mochamad Ginanjar Riana beserta jajarannya saat menghadirkan I dan bertemu langsung dengan Menpan RB Azwar Annas dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam agenda Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menpan RB, Kepala BKN, KASN, LAN, ANRI, dan ORI Rabu lalu, (07/06/2023).
Menurut Ginanjar, meski RB mengeluarkan pernyataan bahwa nilai hasil seleksi PPPK Teknis 2022 sedang dipelajari dan kebijakan akan dikeluarkan, namun PTTI akan tetap melakukan kontrol terhadap rencana kebijakan di semua lini agar reformulasi kebijakan dapat segera dilakukan. dikeluarkan dan keadilan untuk semua.
“Alhamdulillah, hari ini kami bertemu langsung dengan Pak Azwar Annas selaku RB Menpan dan Bapak Bima Haria Wibisana selaku Kepala BKN, hasil rapat dan keterangannya menjadi bahan kami untuk terus mengawal rencana kebijakan ini baik ke legislatif maupun ke gedung. instansi agar terbuka untuk umum,” kata Ginanjar kepada Lintasgayo.com melalui siaran seperti tertulis. Jumat, 9/6/2023.
Ketua PTTI yang kini beranggotakan lebih dari 5000 orang itu mengaku saat ini terus mengkaji langkah-langkah konkrit yang akan diambil PTTI dalam mengendalikan rencana reformulasi ini.
Sementara itu, berdasarkan pernyataan Menteri Negara RB Azwar Anas yang dikutip dari media kupulinan.com dengan judul ‘Menteri PAN RB Mempertimbangkan Pilihan Pemeringkatan dalam Rekrutmen PNS’, pihaknya sedang mengevaluasi evaluasi rekrutmen PNS yang kini menggunakan pass grade menjadi sebuah sistem peringkat.
Menpan RB Azwar Anas menjelaskan, pihaknya sedang membahas masalah passing grade secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dinas gedung yang mengajukan passing grade.
“Di satu sisi kita ditanya soal birokrasi kelas dunia, tapi hasilnya menyedihkan, jauh dari passing grade,” ujarnya saat rapat dengan Komisi II DPR.
Anas mengatakan, pemerintah juga melakukan pemetaan teknis untuk melihat potensi persetujuan di setiap departemen agar lebih adil dan menjaga kualitas.
Jajaran PTTI berharap pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan reformulasi dan mengeluarkan reformulasi kebijakan rekrutmen Teknis PPPK 2022 yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyelesaian penyelesaian masalah tenaga kerja honorer di Indonesia.
Membagikan
Menciak
Whatsapp Messenger Bagikan Email
Komentar
komentar
